MATERI BIMTEK NASIONAL

JADWAL BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

MATERI BIMTEK NASIONAL

Berikut kami informasikan Materi dan Jadwal Bimtek Nasional yang Lediknas selenggarakan, Materi bimtek nasional yang kami selenggarakan mencakup Materi Bimtek Nasional Keuangan, Materi Bimtek Nasional Kepegawaian, Materi Bimtek Nasional Aset Daerah, Materi Perbendaharaan, Materi Kearsipan, Materi Perpajakan, Materi Kecamatan/Desa/Kampung/Distrik, Materi Humas Protokol, Materi Hibah dan Bansos, Materi Perencanaan, Materi PBJ, Materi Pertanahan, Materi BLUD, Materi Satpol PP, Materi Tata Ruang, Bimtek dan Study Banding Bumdes, Materi Umum/Lainnya sbb :

Materi Bimtek

Jadwal Materi Bimtek Nasional

Untuk melihat jadwal bimtek silahkan klik link selengkapnya, apabila bapak/ ibu tidak menemukan materi yang ingin diikuti silahkan hubungi kontak kami, kami menerima saran dan informasi dari calon peserta.

MATERI BIMTEK NASIONAL
1. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPD Selengkapnya
2. Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Permendagri RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBD Selengkapnya
3. Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Selengkapnya
4. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Selengkapnya
5. Pengelolaan Arsip Vital Selengkapnya
6. Manajemen Bencana Selengkapnya
7. Metode Penyusunan Indikator Kinerja Utama Selengkapnya
8. Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Selengkapnya
9. Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Selengkapnya
10. Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana Desa Selengkapnya
11. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Selengkapnya
12. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Selengkapnya
13. Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNS Selengkapnya
14. Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Dan Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Selengkapnya
15. Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNS Selengkapnya
16. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Selengkapnya
17. Disiplin Pegawai Asn Dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Selengkapnya
18. Peran Strategi Humas Dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi Di Pemerintahan Selengkapnya
19. Master Of Ceremony (MC) Dan Public Speaking Di Dalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan Dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu Daerah Selengkapnya
20. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas Selengkapnya
21. Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan Statis Selengkapnya
22. Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPKD Selengkapnya
23. Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa Selengkapnya
24. Pedoman Penyusunan Dan Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Selengkapnya
25. Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur Pdam Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selengkapnya
26. Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Selengkapnya
27. Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Selengkapnya
28. Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan Publik Selengkapnya
29. Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Selengkapnya
30. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Selengkapnya
31. Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Selengkapnya
32. Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNS Selengkapnya
33. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Selengkapnya
34. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Selengkapnya
35. Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perrubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Selengkapnya
36. Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran Serta Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Selengkapnya
37. Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik Selengkapnya
38. Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 Selengkapnya
39. Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan Dan Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan Perka BKN Nomor 19 Tahun 2017 Selengkapnya
40. Penanggulangan Bencana Dan Rehabilitasi Pasca Bencana Selengkapnya
41. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Selengkapnya
42. Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Selengkapnya
43. Manajemen Kehumasan Di Instansi Pemerintahan Daerah Selengkapnya
44. Penyusunan Dan Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Selengkapnya
45. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Dan PP No. 71 Tahun 2010 Selengkapnya
46. Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 Selengkapnya
47. Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara Selengkapnya
48. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan Bendahara Selengkapnya
49. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta Penyampaiannya Selengkapnya
50. Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Selengkapnya
51. Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Selengkapnya
52. Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD Selengkapnya
53. Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah Selengkapnya
54. Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah Selengkapnya
55. Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik Daerah Selengkapnya
56. Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Selengkapnya
57. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 Selengkapnya
58. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Selengkapnya
59. Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPD Selengkapnya
60. Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah Selengkapnya
61. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah Selengkapnya
62. Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka Kereditnya Selengkapnya
63. Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Selengkapnya
64. Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang Profesioanal Selengkapnya
65. Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP Selengkapnya
66. Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah Selengkapnya
67. Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Selengkapnya
68. Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal Daerah Selengkapnya
69. Peningkatan Tupoksi Aparatur Dinas Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Yang Prima, Akuntabel Dan Transparan Selengkapnya
70. Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Selengkapnya
71. Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Selengkapnya
72. Pengelolaan Sampah Menuju Kota Bersih Selengkapnya
73. Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Selengkapnya
74. Manajemen Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis Kemandirian Dan Ketahanan Pangan Selengkapnya
75. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Selengkapnya
76. Penyusunan Analisis Standar Belanja Dan Implementasinya Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Selengkapnya
77. Peran Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Selengkapnya
78. Pemantapan Dan Peningkatan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur Sipil Negara Selengkapnya
79. Penyusunan LKPD Berbasis Akrual Dan Reviu LKPD Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 4/2018 Selengkapnya
80. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA) Selengkapnya
81. Sistem dan Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Selengkapnya
82. Manajemen Aset Dan Inventarisasi Aset Selengkapnya
83. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN Selengkapnya
84. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Serta Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Selengkapnya
85. Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12/2014 Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah Selengkapnya
86. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah Selengkapnya
87. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran Dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan Dewan Selengkapnya
88. Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Dan Keuangan Protokoler DPRD Selengkapnya
89. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ Rapat Selengkapnya
90. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD Selengkapnya
91. Implementasi Permendagri Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Dan Permendagri Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Selengkapnya
92. Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah selengkapnya
93. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selengkapnya
94. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolan selengkapnya
95. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Keprotokoleran Dan Rumah Tangga Pemerintah Daerah selengkapnya
96. Implementasi Penerapan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD selengkapnya
97. Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selengkapnya
98. Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah selengkapnya
99. Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD selengkapnya
100. Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif Selengkapnya
101. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Selengkapnya
102. Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Selengkapnya
103. Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektif selengkapnya
104. Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 selengkapnya
105. Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017 selengkapnya
106. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 selengkapnya
107. Bimtek Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) selengkapnya
108. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Selengkapnya
109. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dan Penerapan SPM Selengkapnya
110. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Selengkapnya
111. Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 selengkapnya
112. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat selengkapnya
113. Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 selengkapnya
114. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 selengkapnya
Silahkan Hubungi :

Kontak Person a/n. Arifin. S
Telpon : (021) 21478758; Fax : (021) 21478758
Handphone : 0821 123 6666 2; 0811 180 721
Email : lediknas@gmail.com

231 kali dilihat, 18 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.