Info Tema Bimtek Nasional Lediknas

JADWAL BIMTEK NASIONAL DAN TEMA BIMTEK NASIONAL, Berikut LEDIKNAS lampirkan daftar tema BIMTEK bagi PEMDA

Info : untuk mempermudah pencarian KETIK KATA mengenai judul atau materi yang ingin diikuti di kolom CARI pada daftar di bawah ini !!!

INFO TEMA BIMTEK NASIONAL LEDIKNAS

DAFTAR JUDUL BIMTEKINFORMASIKONTRIBUSI DAN FASILITASKONTAK PENDAFTARAN
NoTema Keterangan
1.Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran SKPDSelengkapnya
2.Efektifitas, Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Permendagri RI Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari APBDSelengkapnya
3.Pelayanan Standar Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018Selengkapnya
4.Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)Selengkapnya
5.Pengelolaan Arsip VitalSelengkapnya
6.Manajemen BencanaSelengkapnya
7.Metode Penyusunan Indikator Kinerja UtamaSelengkapnya
8.Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahSelengkapnya
9.Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)Selengkapnya
10.Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Serta Pengelolaan Dana DesaSelengkapnya
11.Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan PermukimanSelengkapnya
12.Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Pencegahan Dan Pemberantasan KorupsiSelengkapnya
13.Sosialisasi Perka BKN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Dan Pensiun Janda / Duda PNSSelengkapnya
14.Regulasi Baru Kebijakan Pertanahan Dan Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016Selengkapnya
15.Sistem Administrasi Kepegawaian Serta Strategi Peningkatan Dan Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja, Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah Terkait Dengan Sistem Baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu / PNSSelengkapnya
16.Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Selengkapnya
17.Disiplin Pegawai Asn Dan Implementasi Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
18.Peran Strategi Humas Dan Protokol Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Daerah Serta Strategi Kebijakan Teknologi Informasi Di PemerintahanSelengkapnya
19.Master Of Ceremony (MC) Dan Public Speaking Di Dalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan Dan Keprotokolan Didalam Pelayanan Tamu DaerahSelengkapnya
20.Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pada Bidang Kesehatan Dipemerintah Daerah Sesuai Permenkes No.43 Tahun 2016 Serta Strategi Pencapaian Indikator SPM Pada Rumah Sakit Dan PuskesmasSelengkapnya
21.Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing Berdasarkan Perka ANRI No. 06 Tahun 2017 Dan Manajemen Pengelolaan Arsip Yang Dinamis Dan StatisSelengkapnya
22.Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD dan SKPKDSelengkapnya
23.Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Tata Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan DesaSelengkapnya
24.Pedoman Penyusunan Dan Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Efektif Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015Selengkapnya
25.Peningkatan Peran Dan Pelaksanaan Tupoksi Aparatur Pdam Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Selengkapnya
26.Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing DaerahSelengkapnya
27.Tata Kelola Aset Daerah Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016Selengkapnya
28.Inovasi Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Mendukung Pelayanan PublikSelengkapnya
29.Sinergitas Dan Regulasi Perencanaan Dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Tentang Rencana Tata Ruang DaerahSelengkapnya
30.Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 Serta Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi DaerahSelengkapnya
31.Manajemen Kepegawaian Berbasis Penilaian Kinerja Prestasi, Penilaian Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)Selengkapnya
32.Manajemen Kepegawaian, Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) Dalam PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi PNSSelengkapnya
33.Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
34.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Selengkapnya
35.Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017 Perrubahan Atas Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Serta PP Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 43 Tahun 2009 Tentang KearsipanSelengkapnya
36.Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran Serta Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan DaerahSelengkapnya
37.Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang BaikSelengkapnya
38.Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017Selengkapnya
39.Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan Dan Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan Perka BKN Nomor 19 Tahun 2017Selengkapnya
40.Penanggulangan Bencana Dan Rehabilitasi Pasca BencanaSelengkapnya
41.Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan DesaSelengkapnya
42.Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit / Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Selengkapnya
43.Manajemen Kehumasan Di Instansi Pemerintahan DaerahSelengkapnya
44.Penyusunan Dan Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)Selengkapnya
45.Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Dan PP No. 71 Tahun 2010Selengkapnya
46.Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018Selengkapnya
47.Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan BendaharaSelengkapnya
48.Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi PA,PPTK Dan BendaharaSelengkapnya
49.Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Pemerintah Serta PenyampaiannyaSelengkapnya
50.Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Berbasis KinerjaSelengkapnya
51.Penyusunan Dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Selengkapnya
52.Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPDSelengkapnya
53.Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset DaerahSelengkapnya
54.Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 Serta Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Barang Milik DaerahSelengkapnya
55.Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset Daerah / Barang Milik DaerahSelengkapnya
56.Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Dan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
57.Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018Selengkapnya
58.Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018Selengkapnya
59.Rencana Strategis Perangkat Daerah Serta Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD/OPDSelengkapnya
60.Pengelolaan Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Dan Model Pelayanan Publik Bagi Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan DaerahSelengkapnya
61.Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak DaerahSelengkapnya
62.Implementasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsional Satpol PP Dan Angka KereditnyaSelengkapnya
63.Optimalisasi Pemungutan Dan Penggalian Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli DaerahSelengkapnya
64.Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam Menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik Dan Penegakan Perda Guna Membentuk Satpol PP Yang ProfesioanalSelengkapnya
65.Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTPSelengkapnya
66.Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah DaerahSelengkapnya
67.Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Selengkapnya
68.Pengawasan Dan Evaluasi Penanaman Modal DaerahSelengkapnya
69.Peningkatan Tupoksi Aparatur Dinas Pendidikan Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Yang Prima, Akuntabel Dan TransparanSelengkapnya
70.Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)Selengkapnya
71.Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)Selengkapnya
72.Pengelolaan Sampah Menuju Kota BersihSelengkapnya
73.Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSelengkapnya
74.Manajemen Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis Kemandirian Dan Ketahanan PanganSelengkapnya
75.Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang KecamatanSelengkapnya
76.Penyusunan Analisis Standar Belanja Dan Implementasinya Dalam Perencanaan Dan PenganggaranSelengkapnya
77.Peran Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dalam Implementasi SAP Berbasis AkrualSelengkapnya
78.Pemantapan Dan Peningkatan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur Sipil NegaraSelengkapnya
79.Penyusunan LKPD Berbasis Akrual Dan Reviu LKPD Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 4/2018Selengkapnya
80.Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)Selengkapnya
81.Sistem dan Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik DaerahSelengkapnya
82.Manajemen Aset Dan Inventarisasi AsetSelengkapnya
83.Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASNSelengkapnya
84.Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Serta Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Selengkapnya
85.Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 12/2014 Dan Penyusunan Produk Hukum DaerahSelengkapnya
86.Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama DaerahSelengkapnya
87.Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Serta Peran Dan Fungsi Aparatur Sekretariat DPRD Dalam Menunjang Kegiatan DewanSelengkapnya
88.Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait Dengan Kedudukan Dan Keuangan Protokoler DPRDSelengkapnya
89.Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD Terhadap Manajemen Persidangan, Risalah/ RapatSelengkapnya
90.Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Proses Akuntansi Keuangan DPRDSelengkapnya
91.Implementasi Permendagri Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah Dan Permendagri Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang DaerahSelengkapnya
92.Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintahselengkapnya
93.Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)selengkapnya
94.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Humas Dan Keprotokolanselengkapnya
95.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Bidang Keprotokoleran Dan Rumah Tangga Pemerintah Daerahselengkapnya
96.Implementasi Penerapan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPDselengkapnya
97.Proses Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDselengkapnya
98.Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahselengkapnya
99.Rekonsiliasi Dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPDselengkapnya
100.Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang EfektifSelengkapnya
101.Peningkatan Kapasitas Aparatur DesaSelengkapnya
102.Pembentukan Dan Penguatan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Selengkapnya
103.Teknis Dan Metode Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Dalam Rangka Mendukung Kinerja Pelayanan Yang Sistematis Dan Efektifselengkapnya
104.Tata Cara Kerjasama Dibidang Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017selengkapnya
105.Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berdasarkan Permendagri Nomor 117 Tahun 2017selengkapnya
106.Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018selengkapnya
107.Bimtek Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)selengkapnya
108.Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018Selengkapnya
109.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Dan Penerapan SPMSelengkapnya
110.Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSelengkapnya
111.Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019selengkapnya
112.Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Baratselengkapnya
113.Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019selengkapnya
114.Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019selengkapnya
115.Manajemen Kinerja PNS Dan Penilaian Kinerja Pns Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019selengkapnya
116.Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019Selengkapnya
117.Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020Selengkapnya
118.Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan DaerahSelengkapnya
119.Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Dan Metode Penatausahaan Barang Milik DaerahSelengkapnya
120.Bimtek Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Selengkapnya
121.Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019Selengkapnya
  1. Surat Undangan, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  2. Kegiatan diselenggarakan 4 hari termasuk Check In – Check Out Hotel;
  3. Surat dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  4. Calon Peserta dapat menentukan 1 (satu) Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 (satu) judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan sehingga dapat mengakomodir Bagian-bagian, Sub Bagian serta para Staf Terkait di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  5. Apabila Bapak/ Ibu/ Saudara (i) tidak menemukan Tema Bimtek yang diinginkan, bisa Request Tema/ Judul dengan menghubungi kami;
  6. Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  7. Pendaftaran selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggarakan kegiatan sebesar :

  1. Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  2. Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;

Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:

  1. Akomoasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  2. Pelatihan Selama 2 Hari;
  3. Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  4. Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  5. Softcopy Materi Berupa Flashdisk;
  6. Tas Eksklusif; dan
  7. Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).

Telp kantor : 021-21478758
Fax : 021-21478758
Handphone : 0821 123 6666 2; 0811 180 721, (an. Arifn. S)
WhatsApp : 0821 123 6666 2
Email : lediknas@gmail.com

 

SEMOGA BERMANFAAT
HORMAT KAMI LEDIKNAS, TERIMA KASIH

1,866 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini